Walikota Depok di TA.2009 dan 2010 DIDUGA melanggar PP No.109 thn 2000

Anggaran BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH sesuai PERATURAN PEMERINTAH No.109 thn 2000 disebutkan dlm Pasal 9 huruf (e), bhw Jumlahnya adlh MAKSIMAL 0,40% dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pada APBD Depok TA.2009, PAD Depok adlh sbesar Rp.115,7 Milyar. jika mengacu pd aturan PP No.109 thn 2000 diatas, maka ...BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA/WKL WALIKOTA TA.2009 adlh sebesar Rp.460 juta, namun KENYATAANNYA terealisasi Rp.1,273 Milyar atau MELEBIHI dr jumlah yg shrsnya sbesar Rp.814 Juta.
Pada APBD Depok TA.2010, PAD Depok adlh sbesar Rp.103,3 Milyar. jika mengacu pd aturan PP No.109 thn 2000 diatas, maka BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL WALIKOTA/WKL WALIKOTA TA.2010 adlh sebesar Rp.414 juta, namun KENYATAANNYA terealisasi Rp.1,291 Milyar atau MELEBIHI dr jumlah yg shrsnya sbesar Rp.877 Juta.
Bahwa Walikota/Wkl Walikota Depok di TA.2009 dan 2010 DIDUGA melanggar PP No.109 thn 2000 dgn menggunakan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL yg MELEBIHI aturan semestinya.

Adapun TOTAL Penggunakan BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL Walikota/Wakil Walikota (NURMAHMUDI ISMAIL/YUYUN WIRASAPUTRA) yang MELEBIHI dari aturan PP No.109 thn 2000 (0,40% dari PAD) adlh sbb:
-TA.2009: Rp.814jt.
-TA.2010: Rp.877jt.
Jmlh Total: Rp.1,691 Milyar.

Utk itu, akibat Pelanggaran atas PP No.109 thn 2000 tsb, maka Negara/Daerah DIDUGA telah DIRUGIKAN dgn TOTAL sebesar Rp.1,691 Milyar selama 2 tahun (2009 dan 2010).  Sumber : Gelombang Depok